.jpg)
 |
| Proyek peningkatan Jalan Dapur 12 di kawasan Perumahan Rhabayu Green 2, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Batam. Pembangunan jalan yang menggunakan anggaran APBD Provinsi Kepri senilai Rp2,52 miliar tersebut menjadi sorotan BIDIK Kepri dan telah dilaporkan ke Polda Kepri untuk ditindaklanjuti. (Foto: Dokumentasi |
PELITAKOTA.com, BATAM - Pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Dapur 12, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan nilai anggaran Rp2,52 miliar dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026, kini menjadi perbincangan dan memasuki ranah hukum.
Persoalan tersebut mencuat setelah organisasi masyarakat Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) Kepri secara resmi melaporkan proyek tersebut ke Polda Kepulauan Riau, Selasa (3/11/2026).
Laporan bernomor 1/LP-DPD-BIDIK-KEPRI/XI/2026 itu ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepri. Dalam laporan tersebut, BIDIK menyampaikan sejumlah dugaan kejanggalan terkait perencanaan, pelaksanaan, kewenangan, hingga penggunaan anggaran proyek.
Ketua DPD BIDIK Kepri, M. Sandi, mengatakan laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penelusuran dan investigasi lapangan yang dilakukan organisasinya.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperiksa oleh aparat penegak hukum, terutama menyangkut status jalan, kewenangan instansi pelaksana, peruntukan anggaran, serta dugaan keterkaitan pembangunan jalan dengan kawasan perumahan milik pengembang.
"Kami meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh aspek proyek ini secara menyeluruh. Penggunaan anggaran negara harus memiliki dasar hukum, kewenangan, dan peruntukan yang jelas. Jangan sampai muncul persoalan dalam penggunaan uang rakyat," demikian substansi keberatan yang disampaikan BIDIK Kepri.
Adapun dalam laporan yang disampaikan kepada Polda Kepri, BIDIK menguraikan tujuh poin yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut.
1. Peruntukan Anggaran dan Lokasi Pembangunan
BIDIK mempertanyakan penggunaan anggaran APBD Kepri sebesar Rp2,52 miliar untuk proyek Peningkatan Jalan Dapur 12.
Berdasarkan penelusuran lapangan yang disampaikan organisasi tersebut, jalur pembangunan diduga mengarah dan masuk ke kawasan Tahap 3 dan Tahap 4 Perumahan yang sedang dalam tahap pengembangan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status jalan yang dibangun, apakah merupakan fasilitas jalan publik atau akses lingkungan perumahan.
2. Dugaan Keterkaitan dengan Kewajiban Pengembang
BIDIK juga menyoroti kemungkinan adanya keterkaitan pembangunan jalan dengan kewajiban pengembang perumahan dalam menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
Organisasi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketentuan terkait penyediaan PSU.
Karena itu, BIDIK meminta penyidik menelusuri status aset, tanggung jawab pengembang, serta dokumen penyerahan fasilitas umum apabila pembangunan tersebut berada di dalam kawasan perumahan.
3. Persoalan Kewenangan Pengelolaan Jalan
Aspek lain yang dipersoalkan adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri dalam melaksanakan pembangunan jalan di wilayah Batam.
BIDIK mengacu pada SK Gubernur Kepri Nomor 485 Tahun 2023 yang menurut organisasi tersebut berkaitan dengan penyerahan 25 ruas jalan provinsi di Batam sepanjang 112,35 kilometer kepada Pemerintah Kota Batam.
Atas dasar itu, BIDIK meminta aparat penegak hukum memeriksa apakah lokasi proyek termasuk dalam ruas jalan yang telah diserahkan dan bagaimana dasar kewenangan pelaksanaan kegiatan tersebut pada 2026.
4. Tidak Tercatat dalam Musrenbang Kecamatan
BIDIK turut mempersoalkan proses perencanaan proyek.
Organisasi tersebut menyampaikan keterangan Camat Sagulung, Muhammad Arfie, yang menyebutkan bahwa proyek dimaksud tidak tercatat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sagulung Tahun 2024 maupun 2025.
Menurut BIDIK, keterangan tersebut perlu diklarifikasi dengan dokumen perencanaan resmi pemerintah, termasuk usulan kegiatan, penetapan program, dan proses penganggarannya.
5. Klarifikasi Masa Jabatan Pejabat PUPP Kepri
BIDIK juga menyoroti pernyataan mantan Sekretaris Dinas PUPP Kepri, Faizal, terkait masa jabatannya.
Organisasi tersebut membandingkan pernyataan yang bersangkutan dengan informasi pada papan proyek yang mencantumkan tanggal pelaksanaan mulai 2 September 2026 hingga 31 Desember 2026. BIDIK menyebut Faizal masih menjabat hingga 13 Oktober 2026. Oleh sebab itu, organisasi tersebut meminta adanya klarifikasi mengenai proses administrasi, pengawasan, dan tanggung jawab pejabat terkait selama proyek berlangsung.
6. Dugaan Belum Lengkapnya Persetujuan Pengelolaan Lahan
Persoalan lain yang diminta untuk diperiksa adalah kelengkapan dokumen terkait status dan pengelolaan lahan.
BIDIK mempertanyakan apakah pelaksanaan pembangunan telah didukung persetujuan atau dokumen yang diperlukan dari BP Batam selaku institusi yang memiliki kewenangan pengelolaan lahan di Batam.
Untuk memastikan persoalan tersebut, BIDIK meminta penyidik memeriksa dokumen perizinan, status lahan, serta dasar pelaksanaan pekerjaan di lokasi.
7. Perbedaan Keterangan Developer dengan Kondisi Lapangan
BIDIK turut menyoroti keterangan perwakilan pengembang yang disebut menyampaikan bahwa lokasi jalan berada di luar kawasan yang tercantum dalam Plang Lokasi (PL).
Namun, berdasarkan dokumentasi lapangan yang diklaim dimiliki BIDIK, terdapat dugaan perbedaan antara keterangan tersebut dengan kondisi fisik lokasi pembangunan.
Organisasi itu meminta aparat melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan batas kawasan, status jalan, dan hubungan lokasi proyek dengan kawasan Perumahan yang sedang dalam tahap pengembangan oleh pihak developernya. Atas sejumlah persoalan tersebut, BIDIK Kepri meminta Polda Kepri menindaklanjuti laporan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam laporannya, organisasi tersebut meminta aparat mendalami kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
BIDIK juga merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun empat permintaan utama yang disampaikan kepada Kapolda Kepri melalui Dirreskrimsus, yakni:
Pertama, meminta Polda Kepri segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek Peningkatan Jalan Dapur 12.
Kedua, meminta koordinasi dengan lembaga pemeriksa yang berwenang, termasuk BPK RI Perwakilan Kepri dan BPKP, apabila diperlukan untuk menelaah penggunaan anggaran serta kemungkinan kerugian keuangan negara.
Ketiga, meminta pemeriksaan terhadap seluruh dokumen administrasi dan teknis proyek, mulai dari dokumen perencanaan, DPA, RUP, kontrak pekerjaan, dokumen status lahan, persetujuan BP Batam, hingga dokumen penyerahan PSU apabila ada.
Keempat, meminta pemeriksaan fisik langsung ke lokasi guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, spesifikasi pekerjaan, status jalan, dan kondisi aktual di lapangan.
BIDIK menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Organisasi itu berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti setiap informasi dan dokumen yang disampaikan secara objektif, transparan, serta profesional.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau maupun pihak-pihak terkait mengenai substansi laporan yang disampaikan BIDIK Kepri.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas PUPP Kepri, pihak pengembang Perumahan, BP Batam, serta Polda Kepri untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi atas berbagai persoalan yang dipersoalkan pelapor, untuk pemberitaan diedisi selanjutnya. (Tim/Redaksi)
