.jpg)
 |
| Kondisi fisik proyek peningkatan jalan di kawasan Dapur 12, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Batam. Proyek senilai Rp2,52 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 ini dikerjakan CV Teknikon Maratur Jaya dengan masa kontrak 2 September hingga 31 Desember 2026. Lokasi dan dasar kewenangan pembangunan jalan tersebut kini menjadi sorotan setelah dilaporkan Ormas BIDIK Kepri ke Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri. |
PELITAKOTA.com - BATAM, Laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan senilai Rp2,52 miliar di kawasan Dapur 12, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, mulai memasuki tahapan penanganan di kepolisian.
Subdit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) resmi memanggil Ketua DPD Ormas BIDIK Kepri, Metio Sandi, untuk membahas laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, Rabu (11/11/2026).
Pemanggilan ini menjadi perkembangan penting setelah Ormas BIDIK secara resmi melayangkan laporan pada 3 November 2026. Sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 itu kini menjadi materi yang disampaikan kepada penyidik.
Metio Sandi membenarkan dirinya memenuhi panggilan penyidik Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri guna memberikan keterangan tambahan sekaligus membahas substansi laporan.
"Hari ini benar kami mendapat pemanggilan dari Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri untuk pembahasan laporan aduan dugaan Tipikor terkait pembangunan jalan senilai Rp2,52 miliar di Sagulung," ujar Metio kepada redaksi.
Menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan tahapan awal dalam proses penanganan laporan masyarakat. Ia berharap seluruh materi pengaduan dapat ditelaah secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
"Pemanggilan hari ini baru sebatas pembahasan laporan aduan yang dilayangkan oleh Ormas BIDIK beberapa waktu lalu. Terkait perkembangan selanjutnya nanti akan kami informasikan ke rekan-rekan wartawan," katanya.
Adapun proyek yang dilaporkan merupakan kegiatan Peningkatan Jalan di Dapur 12, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
Berdasarkan dokumen proyek yang disampaikan BIDIK, kegiatan tersebut berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kontrak sebesar Rp2.520.000.000.
Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 itu dikerjakan CV Teknikon Maratur Jaya, dengan masa pelaksanaan kontrak mulai 2 September hingga 31 Desember 2026.
Laporan pengaduan BIDIK bernomor 1/LP-DPD-BIDIK-KEPRI/XI/2026 ditujukan kepada Kapolda Kepri Cq. Dirreskrimsus Polda Kepri.
Dalam laporan tersebut, BIDIK mendasarkan pengaduannya pada UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
BIDIK mengungkapkan terdapat sejumlah persoalan yang menurut mereka patut didalami aparat penegak hukum. Setidaknya lima poin utama menjadi dasar pengaduan tersebut.
1. Dugaan Jalan Kawasan Perumahan Dibangun Menggunakan APBD
Persoalan pertama berkaitan dengan lokasi pembangunan jalan yang diduga masuk ke kawasan Perumahan Rhabayu Green, khususnya Tahap 3 dan Tahap 4.
Pihak developer melalui Sahmadin Sinaga, menyampaikan ke Tim media ini, sebelumnya mengklaim bahwa jalan tersebut berada di luar kawasan perumahan.
Namun, berdasarkan dokumentasi lapangan yang dihimpun media dan disampaikan dalam laporan BIDIK, jalur jalan tersebut terlihat masuk dan berbelok ke kiri menuju kawasan Tahap 3 dan Tahap 4 Perumahan Rhabayu Green. Ujung jalan disebut mengarah ke jalan lingkungan perumahan, bukan jalan umum.
BIDIK mempertanyakan dasar penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan jalan tersebut apabila ternyata merupakan bagian dari prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan.
Organisasi itu merujuk UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketentuan Permen PUPR Nomor 32 Tahun 2016.
Menurut BIDIK, apabila jalan tersebut terbukti merupakan PSU yang menjadi kewajiban pengembang, maka perlu diperiksa apakah telah terjadi pengalihan tanggung jawab pembangunan dari pihak developer kepada anggaran negara.
2. Dugaan Tidak Memiliki Dasar Kewenangan Status Jalan
Kejanggalan kedua menyangkut kewenangan pemerintah provinsi dalam melaksanakan proyek tersebut.
BIDIK mempertanyakan dasar penetapan kegiatan peningkatan jalan itu dengan mengacu pada SK Gubernur Kepri Nomor 485 Tahun 2023 tentang Penyerahan 25 Ruas Jalan Provinsi di Kota Batam sepanjang 112,35 kilometer kepada Pemerintah Kota Batam.
Menurut BIDIK, keputusan tersebut perlu menjadi bahan pemeriksaan untuk memastikan status ruas jalan yang dibangun, termasuk kewenangan instansi yang menganggarkan dan melaksanakan proyek.
3. Tidak Tercatat dalam Musrenbang Kecamatan Sagulung
Persoalan berikutnya adalah tidak tercatatnya usulan proyek tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sagulung.
BIDIK mengungkapkan bahwa Camat Sagulung, Muhammad Arfie, telah menyampaikan proyek tersebut tidak tercatat dalam Musrenbang Kecamatan Sagulung Tahun 2024 maupun 2025.
Selain itu, proyek tersebut disebut tidak melalui koordinasi dengan pihak kecamatan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai proses perencanaan, pengusulan, penetapan prioritas, hingga dasar penganggaran proyek tersebut.
4. Keterangan Mantan Sekretaris PUPP Dipertanyakan
BIDIK juga menyoroti keterangan mantan Sekretaris Dinas PUPP Kepri, Faizal.
Menurut informasi yang disampaikan BIDIK, Faizal mengaku bahwa proyek tersebut bukan berlangsung pada masa jabatannya.
Namun, BIDIK mempertanyakan pernyataan itu karena papan informasi proyek mencantumkan tanggal pelaksanaan mulai 2 September 2026, sementara Faizal disebut masih menjabat hingga 13 Oktober 2026.
Perbedaan informasi tersebut dinilai perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran mengenai proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan.
5. Dugaan Belum Mengantongi Izin Terkait HPL BP Batam
Persoalan kelima menyangkut legalitas penggunaan lahan.
BIDIK menduga proyek tersebut belum dilengkapi dokumen perizinan atau persetujuan terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam.
Karena itu, organisasi tersebut meminta penyidik menelusuri status lahan, dokumen penguasaan, serta persetujuan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan jalan.
Bagi BIDIK, pemeriksaan dokumen pertanahan menjadi penting untuk memastikan proyek pemerintah dilaksanakan di atas lahan yang memiliki dasar administrasi dan kewenangan yang jelas.
Atas sejumlah dugaan tersebut, BIDIK meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pembahasan laporan, tetapi menindaklanjutinya melalui pemeriksaan menyeluruh apabila ditemukan dasar yang cukup.
BIDIK menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, meminta Polda Kepri segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai hasil telaah serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua, meminta dilakukan audit investigatif oleh BPK RI Perwakilan Kepri dan BPKP Kepri untuk menguji penggunaan anggaran serta menghitung kemungkinan kerugian keuangan negara.
Ketiga, meminta penyidik memeriksa seluruh dokumen perencanaan dan administrasi proyek, mulai dari DPA, RUP, kontrak pekerjaan, izin atau persetujuan HPL BP Batam, hingga berita acara hibah PSU dari pihak developer apabila dokumen tersebut ada.
Keempat, meminta dilakukan pemeriksaan langsung atau uji petik ke lokasi pembangunan guna memastikan apakah jalan yang dibiayai APBD tersebut benar-benar merupakan jalan umum atau justru bagian dari kawasan perumahan Tahap 3 dan Tahap 4 Rhabayu Green.
Dalam laporan pengaduannya, BIDIK juga menyinggung dugaan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun, terpenuhi atau tidaknya unsur pidana, termasuk ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, sepenuhnya harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan pihak berwenang.
Pihak yang disebut dalam laporan antara lain Kepala Dinas PUPP Provinsi Kepri selaku Pengguna Anggaran (PA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut.
Metio menegaskan, laporan yang disampaikan organisasinya bukanlah bentuk vonis terhadap pihak mana pun, melainkan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penggunaan uang negara.
"Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami tidak menuduh, kami melaporkan dugaan. Biarlah penyidik yang bekerja secara profesional dan membuktikan kebenarannya," tegasnya.
Di tengah bergulirnya laporan tersebut, perhatian juga tertuju kepada Dinas PUPP Provinsi Kepri.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPP Provinsi Kepri belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan dan konfirmasi yang telah disampaikan redaksi.
Sementara itu, Polda Kepri melalui Ditreskrimsus juga belum menyampaikan keterangan resmi mengenai substansi pemanggilan pelapor maupun tahapan penanganan laporan tersebut.
Publik kini menunggu kejelasan atas sejumlah persoalan yang dipertanyakan BIDIK. Apakah proyek tersebut telah sesuai dengan kewenangan, perencanaan, status lahan, dan ketentuan penggunaan anggaran daerah? Ataukah terdapat persoalan administrasi maupun indikasi pelanggaran hukum yang perlu ditindaklanjuti? Jawabannya tentu berada pada hasil pemeriksaan dan pembuktian aparat penegak hukum.
Redaksi menegaskan tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, termasuk Dinas PUPP Provinsi Kepri, CV Teknikon Maratur Jaya, pihak Developer Perumahan Rhabayu Green, serta Polda Kepri, sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Tim/Red)
