Notification

×

JAM-Intelijen Kuatkan Sinergi Penegakan Hukum dan Optimalkan Pertukaran Data Informasi Bersama Ditjen AHU

Jumat | Maret 14, 2025 WIB Last Updated 2025-03-14T01:24:09Z
Suasana saat Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara JAM Intelelijen dan Ditjen AHU. Jakarta (13/3/2025) 

PELiTAKOTA.com|JAKARTA, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum, di Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. (13/3/2025)

Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Prof. Reda Manthovani dan Direktur Jenderal AHU Dr. Widodo sebagai langkah strategis dalam optimalisasi tugas dan fungsi penegakan hukum melalui sinergi antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum.

Dalam kesempatan itu, JAM-Intel menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
 
Di Regulasi ini JAM-Intel menegaskan bahwa, Intelijen Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, pertukaran data dan informasi yang akurat menjadi elemen penting dalam pelaksanaan tugas tersebut.
Dengan primary business core intelijen yang berpusat pada pengumpulan data dan/atau informasi untuk selanjutnya dapat dianalisa, diolah dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. JAM-Intel menuturkan bahwa dibutuhkan kerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya agar validitas dan/atau informasi tidak terbantahkan dan memiliki kualifikasi nilai A1.

“Tren tindak pidana korupsi saat ini semakin kompleks, dimana banyak perusahaan yang secara sistematis terinkorporasi dalam entitas bisnis, baik untuk menjalankan operasional maupun sebagai kedok tindak pidana. Oleh karena itu, kerja sama ini akan memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh valid dan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam proses penegakan hukum,” kata JAM-Intel.

Melalui Penandatamganan Kerja Sama (PKS) ini, diharapkan Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum RI dapat semakin memperkuat kerja sama dalam memastikan supremasi hukum yang adil dan transparan. Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata dari komitmen bersama dalam mendukung integritas serta kepastian hukum di Indonesia.

Sebagai penutup, JAM-Intel mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terlaksananya kerja sama ini dan berharap bahwa kolaborasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
 
Di acara yang terlaksana tersebut terlihat dihadiri para pimpinan dari kedua lembaga, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Para Direktur di lingkungan JAM INTEL, Kepala Pusat Penerangan Hukum dan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Sementara dari pihak Ditjen AHU dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal AHU dan Para Direktur di Ditjen AHU. (*)