|
|
|
|
PELITAKOTA.com | BATAM, Peredaran rokok tanpa pita cukai maupun produk yang diduga menabrak regulasi kepabeanan di Kota Batam, Kepulauan Riau, kian tak terbendung. Meski operasi penindakan kerap dipamerkan aparat, lapak-lapak di kota industri ini justru dibanjiri merek-merek rokok bodong yang terus bermutasi.
Fenomena ini memicu tanda tanya besar di tengah publik: mengapa bisnis haram bernilai miliaran rupiah ini tetap kebal? Penindakan selama ini dinilai hanya menyentuh kulit luar, sekadar menyita barang bukti di tingkat pengecer saja sementara bandar besar, pemodal, dan aktor intelektual di balik layar tetap melenggang bebas.
Di pasaran Batam, berbagai merek rokok yang diduga bermasalah beredar nyaris tanpa hambatan. Sebut saja H Mild, Lenox, PSG, Rave, Rave American Blend, UFO, UFO MIND, HMIND (H Mind), T3 BOLD, R7 BOLD, R7 BOL, VR7, serta deretan merek lain yang terus bermunculan.
Masifnya pasokan ini membuktikan bahwa peredaran tersebut bukan pekerjaan pemain amatir. Diperlukan rantai pasok terorganisasi, gudang penyimpanan raksasa, hingga jaringan distribusi tertutup agar barang-barang tersebut bisa membanjiri pasar secara konsisten.
Bukan Sekadar Pelanggaran Cukai, Ada Aroma Korupsi?
Publik kian jenuh dengan rilis penindakan yang hanya menonjolkan angka jutaan batang rokok sitaan tanpa kejelasan nasib para cukongnya. Jika penyidikan selalu mentok pada barang bukti dan kurir lapangan, spekulasi liar mengenai adanya "beking" atau pembiaran sistematis oleh oknum pemegang kekuasaan kian sulit dibantah.
Sorotan tajam datang dari kalangan akademisi hukum di Batam. Seorang mahasiswa hukum asal Batam meminta namanya tidak dipublish menegaskan, fenomena mengguritanya rokok ilegal ini tidak boleh lagi direduksi sekadar menjadi pelanggaran administratif atau tindak pidana kepabeanan biasa.
"Jika ditemukan indikasi kongkalikong antara kartel rokok ilegal dan oknum berwenang, penanganannya tidak boleh berhenti pada penyitaan barang. Aparat wajib membongkar siapa yang bermain, siapa yang memayungi, dan siapa yang menadah upeti dari bisnis haram ini," tegasnya. (21/11/2026)
Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil atensi dan turun langsung membedah persoalan ini, terutama jika terendus aroma suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang yang membuat bisnis gelap ini seolah kebal hukum.
"KPK harus masuk untuk melihat apakah ada praktik rasuah yang melumpuhkan pengawasan di lapangan. Jika bukti permulaan terpenuhi, kejar sampai ke aktor intelektualnya," desaknya.
Secara regulasi, penindakan pelanggaran cukai memang berada di tangan instansi kepabeanan. Namun, ketika sebuah kejahatan ekonomi berlangsung masif, berulang, dan diduga melibatkan penyelenggara negara, pintu masuk bagi lembaga antirasuah terbuka lebar.
Status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) menuntut sistem pengawasan lalu lintas barang yang ekstra ketat, bukan justru menjadi celah empuk bagi mafia cukai untuk merampok penerimaan negara.
Membiarkan rokok ilegal merajalela sama artinya dengan membunuh pelaku usaha legal yang taat pajak, menciptakan iklim kompetisi yang curang, sekaligus menggerogoti kas negara secara brutal.
Evaluasi total terhadap kinerja pengawasan dan penegakan hukum kini menjadi harga mati. Masyarakat menuntut transparansi penuh, bukan sekadar seremoni pemusnahan barang bukti.
Kini, bola panas berada di tangan Bea Cukai, Kepolisian, serta instansi pengawas terkait. Publik menagih jawaban konkret atas sejumlah pertanyaan krusial:
Dari pintu pelabuhan atau jalur tikus mana jutaan batang rokok ilegal ini menyusup masuk ke Batam?
Siapa importir, produsen, dan pemilik modal utamanya? Apakah benar diproduksi di Kota Batam?
Di mana lokasi gudang-gudang penimbunan yang menampung pasokan raksasa tersebut?
Adakah oknum penyelenggara negara yang bermain mata dan menerima suap untuk mengamankan jalur distribusi?
KPK diharapkan tidak menutup mata terhadap potensi rasuah di balik sengkarut tata niaga rokok di Kota Batam. Jika merek-merek ilegal terus berganti rupa di pasaran sementara sang pengendali kartel tak pernah tersentuh jeruji besi, maka integritas penegakan hukum di gerbang terdepan Indonesia ini patut dipertanyakan. (Red)
