.jpg)
 |
| Gambar ilustrasi aktivitas bongkar muat barang pada malam hari di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Batam |
PELITAKOTA.com - BATAM, Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, kembali disorot tajam. Kawasan pelabuhan rakyat ini diduga kuat telah beralih fungsi menjadi "jalur tikus" utama pintu keluar-masuk komoditas ilegal yang melompati koridor resmi kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone / FTZ) Batam menuju wilayah pabean lainnya di Nusantara.
Berdasarkan investigasi dan himpunan informasi di lapangan, aktivitas penyelundupan terstruktur ini mencakup distribusi masif rokok tanpa pita cukai resmi, beras impor non-standar, minuman beralkohol (mikol), hingga berbagai produk sandang dan elektronik ilegal.
Praktik lancung ini berlangsung secara terang-terangan di balik topeng aktivitas pelabuhan rakyat.
Adapun modus operandi para pelaku tergolong rapi dan terorganisir. Berdasarkan pemantauan, sejumlah truk berkapasitas besar bermuatan barang selundupan terpantau memasuki area pelabuhan sejak sore hari hingga menjelang dini hari.
Muatan tersebut kemudian langsung dipindahkan secara kilat ke lambung-lambung kapal kayu tradisional. Waktu bongkar muat sengaja disesuaikan secara fleksibel kadang di penghujung sore atau malam hari demi mengecoh pengawasan ketat aparat Bea Cukai serta menghindari kewajiban fiskal berupa pembayaran bea masuk dan pajak kepabeanan negara.
"Biasanya barang yang mereka muat ke kapal itu bervariasi, mulai dari gula impor, beras oplosan, susu, daging beku, produk elektronik, hingga mikol dan rokok non-cukai," ungkap salah satu sumber terpercaya di lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (10/11/2026).
Ironisnya, gurita bisnis hitam ini tidak berjalan sendiri. Sejumlah sumber independen mengungkap indikasi kuat adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum berinisial LB alias SM, yang disebut-sebut bertugas di lingkungan Polres Karimun. Kendati porsi dan peran spesifiknya termasuk dugaan sebagai pemodal utama masih dalam penelusuran mendalam, namanya disebut-sebut menjadi salah satu pengendali di balik layar.
Lebih jauh, LB diduga telah lama merajut kolaborasi gelap dengan seorang oknum berinisial UBN yang mengaku sebagai insan pers (wartawan). UBN disinyalir bertindak sebagai koordinator lapangan guna memuluskan seluruh rantai birokrasi liar dan pengamanan penyelundupan, sebuah aliansi yang disebut-sebut telah berakar dari Tanjung Riau hingga merambah ke titik-titik rawan lokasi penyelundupan lainnya di Batam.
“Seharusnya setiap anggota kepolisian berdiri sebagai garda terdepan musuh kejahatan, bukan justru menjadi aktor yang mencederai institusi,” cetus salah satu tokoh masyarakat Batam dengan nada geram menanggapi karut-marut ini.
Menyikapi eskalasi pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara ini, berbagai elemen masyarakat mendesak adanya tindakan korektif yang cepat dan tanpa kompromi.
Sorotan kini tertuju langsung kepada Kapolda Kepri yang baru, Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM. Publik mendesak agar Propam Polda Kepri segera turun tangan melakukan investigasi internal secara transparan dan menyeluruh guna membersihkan institusi dari oknum-oknum "hitam".
Desakan serupa juga dialamatkan kepada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam, khususnya Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2), untuk tidak menutup mata terhadap poros penyelundupan di kawasan pesisir ini termasuk memperluas atensi hingga ke wilayah lainnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi terus berupaya mengonfirmasi temuan investigasi ini kepada pihak Polda Kepri serta Bea Cukai Batam.
Sementara itu, oknum yang disebut berinisial LB alias SM sebelumnya telah dihubungi oleh awak media melalui pesan singkat WhatsApp pada 18 September 2026, namun belum memberikan tanggapan resmi.
Sesuai dengan prinsip kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers, redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya untuk Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi semua pihak yang namanya tercantum dalam pemberitaan ini pada edisi selanjutnya.
(*)
