.jpg)
PELITAKOTA.com - BATAM, Dugaan pelanggaran etik yang menyeret sejumlah personel Polsek Sagulung menjadi perhatian publik. Kapolsek Sagulung, Iptu Yusan Saka Firman, bersama Kanit Reskrim Ipda Riyanto dan beberapa anggota lainnya diamankan oleh tim Pengamanan Internal (Paminal) Polda Kepulauan Riau.
Penindakan internal tersebut diduga berkaitan dengan praktik pembebasan seseorang yang tersangkut perkara narkotika atau dikenal dengan istilah “86”.
Dugaan ini kini tengah menjadi perhatian Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kepri.
Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Kepri, AKBP Deni Syam Arifal, membenarkan adanya pengamanan terhadap Kapolsek Sagulung beserta sejumlah personel tersebut ketika dikonfirmasi awak media, Kamis (12/11/2026).
Deni mengungkapkan, langkah pengamanan dilakukan menyusul adanya dugaan upaya membebaskan pelaku tindak pidana narkotika.
“Ya benar, Kapolsek Sagulung Iptu Yusan Saka Firman dan Ipda Riyanto beserta beberapa anggota kita tangkap. Ada upaya berupa pembebasan pelaku narkoba alias 86,” ungkap AKBP Deni.
Konfirmasi serupa disampaikan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H. Ia menegaskan bahwa sejumlah anggota Polsek Sagulung tersebut sedang menjalani pemeriksaan dan pengamanan oleh Bidpropam.
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang melibatkan personel bersangkutan.
“Bahwa benar terhadap anggota-anggota Polsek Sagulung tersebut, saat ini telah sedang dalam pemeriksaan dan pengamanan oleh Bidpropam diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri,” jelas Nona kepada wartawan.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena Iptu Yusan Saka Firman diketahui belum lama dilantik sebagai Kapolsek Sagulung oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol. Anggoro Wicaksono.
Dugaan praktik “86” dalam penanganan perkara narkotika merupakan persoalan serius apabila nantinya terbukti. Pasalnya, tindakan semacam itu berpotensi mencederai komitmen institusi kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba serta menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
Terlebih, pemberantasan narkotika merupakan salah satu tugas penting aparat penegak hukum. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang melibatkan oknum anggota kepolisian perlu diusut secara profesional, objektif, dan transparan.
Publik kini menunggu ketegasan Polda Kepri dalam mengungkap perkara tersebut. Tidak hanya memastikan dugaan pelanggaran etik, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan apabila ditemukan unsur pidana.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi lebih lanjut mengenai identitas orang yang diduga hendak dibebaskan, kronologi lengkap peristiwa, maupun jumlah pasti personel yang menjalani pemeriksaan.
Polda Kepri diharapkan membuka perkembangan penanganan perkara ini kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (*)
