Notification

×

BP Batam Dukung BATAMKU, Siapkan Terobosan Pendataan Mobilitas Warga untuk Perkuat Pembangunan

Selasa | November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-18T00:46:58Z

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama jajaran BP Batam, Pemko Batam, dan sejumlah pemangku kepentingan berfoto bersama usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) pengembangan aplikasi BATAMKU. Kegiatan ini membahas integrasi pendataan mobilitas masyarakat melalui pelabuhan sebagai upaya mendukung perencanaan pembangunan, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Batam.


PELITAKOTA.com | BATAM – Upaya memperkuat perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Batam memasuki babak baru. Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan dukungannya terhadap pengembangan aplikasi BATAMKU, sebuah inovasi digital yang dirancang untuk mendata pergerakan masyarakat yang masuk dan keluar Batam melalui jalur pelabuhan.


Program yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam tersebut diharapkan menjadi sumber informasi strategis bagi pemerintah dalam memetakan kebutuhan masyarakat, merencanakan pembangunan infrastruktur, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.


Pelabuhan Sekupang ditetapkan sebagai lokasi awal penerapan BATAMKU. Setelah melalui proses uji coba dan evaluasi, sistem ini direncanakan diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan yang beroperasi di Kota Batam.


Dukungan BP Batam terhadap inovasi ini dinilai penting mengingat karakteristik Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang memiliki tingkat mobilitas penduduk cukup tinggi.

 

Pergerakan masyarakat di wilayah ini tidak terlepas dari aktivitas industri, perdagangan, investasi, pariwisata, maupun kebutuhan pelayanan publik.

Dengan tersedianya data mobilitas yang akurat dan diperbarui secara berkala, pemerintah diharapkan memiliki gambaran lebih jelas mengenai dinamika penduduk dan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.


Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa BATAMKU merupakan salah satu langkah untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.


“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.


Data Mobilitas untuk Perkuat Infrastruktur dan Investasi


Lebih dari sekadar mencatat jumlah penumpang yang datang dan berangkat, BATAMKU diproyeksikan menjadi salah satu instrumen pendukung dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data.

Informasi yang terkumpul dan telah melalui proses verifikasi dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebutuhan transportasi, kapasitas pelabuhan, konektivitas antarkawasan, hingga penyediaan fasilitas pelayanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.


Hal ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas industri dan investasi di Batam yang turut memengaruhi kebutuhan tenaga kerja serta arus kedatangan masyarakat dari berbagai daerah.


Amsakar menekankan bahwa peningkatan investasi harus diikuti kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan fasilitas pelayanan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan dunia usaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.


“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” jelasnya.


Dari aspek ketenagakerjaan, data mengenai pola kedatangan dan tujuan perjalanan masyarakat berpotensi menjadi bahan pertimbangan dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja. Apabila dikombinasikan dengan data sektoral lainnya, informasi tersebut dapat membantu pemerintah menyelaraskan program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.


Manfaat lainnya juga dapat dirasakan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Data mobilitas secara agregat berpotensi memberikan gambaran perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk perhotelan, kuliner, transportasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Dengan pendekatan tersebut, BATAMKU diharapkan mampu mendukung kebijakan pengembangan kawasan sekaligus mendorong pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.


Dorong Sinergi dan Integrasi Data Antarinstansi


Pengembangan BATAMKU juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia melalui penguatan integrasi informasi antarlembaga pemerintahan.


Pembahasan mengenai sistem tersebut telah dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU yang melibatkan Pemko Batam, BP Batam, dan sejumlah pemangku kepentingan.


Forum tersebut membahas berbagai aspek, mulai dari mekanisme pendataan, integrasi sistem antarlembaga, hingga kesiapan operasional dalam penerapan aplikasi di kawasan pelabuhan.


Sementara itu, rancangan Peraturan Wali Kota (Perwako) yang akan menjadi landasan pelaksanaan pendataan BATAMKU masih dalam tahap pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.


Dalam pelaksanaannya, diperlukan koordinasi lintas instansi, di antaranya BP Batam, Pemko Batam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.


Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang konsisten, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan setiap instansi sesuai tugas serta kewenangannya.


Bagi BP Batam, penguatan tata kelola data merupakan bagian penting dalam mendukung kebijakan pengembangan kawasan yang mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.


Pelabuhan Sekupang Jadi Tahap Awal Penerapan


Sebagai langkah awal, Pelabuhan Sekupang dipilih untuk menguji kesiapan operasional BATAMKU. Tahapan ini mencakup pengujian sistem, mekanisme pendataan, kesiapan petugas, hingga kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan. Evaluasi dari pelaksanaan awal nantinya menjadi bahan penyempurnaan sebelum sistem diperluas ke pelabuhan lainnya di Batam.


Selain kesiapan teknologi, aspek keamanan dan perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian penting. Pengelolaan informasi harus dilakukan dengan memperhatikan tujuan pendataan, pembatasan hak akses, keamanan sistem, serta mekanisme perbaikan apabila ditemukan kesalahan data.


Kemudahan penggunaan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan, termasuk menyediakan akses alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar.


Amsakar menegaskan bahwa keberhasilan BATAMKU tidak cukup hanya dilihat dari kecanggihan teknologi yang digunakan. Hal terpenting adalah sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.


“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.


Ia juga berharap pengembangan BATAMKU dapat memberikan kontribusi lebih luas, tidak hanya bagi Kota Batam, tetapi juga Provinsi Kepulauan Riau hingga pemerintah pusat dalam memahami karakteristik mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.


“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” tutup Amsakar. ***