Notification

×

Tak Ingin Sekadar Jadi Aturan di Atas Kertas, Pansus DPRD Batam Perkuat Ranperda Ketertiban Umum

Senin | November 16, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T01:27:57Z

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam bersama Tim Hukum Pemko Batam dan sejumlah OPD terkait menggelar rapat pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Pembahasan dipimpin Ketua Pansus Anwar Anas guna menyempurnakan substansi regulasi dan memperkuat penegakan hukum di Kota Batam.


PELITAKOTA.com | BATAM – Upaya memperkuat ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam terus dimatangkan DPRD Kota Batam. Melalui Panitia Khusus (Pansus), pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait penyelenggaraan ketertiban umum terus dipacu dengan mendalami berbagai ketentuan agar regulasi tersebut benar-benar menjawab persoalan di tengah masyarakat.

Pembahasan kembali dilanjutkan melalui rapat kerja Pansus bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus, Anwar Anas, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus.

Sejumlah perwakilan instansi Pemko Batam turut hadir, di antaranya Bagian Hukum Setdako Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial. Keterlibatan instansi teknis tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap materi yang dirumuskan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Ketua Pansus Anwar Anas menjelaskan, pembahasan Ranperda saat ini diarahkan pada penyempurnaan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, sekaligus memasukkan sejumlah pengaturan baru berdasarkan perkembangan kondisi serta aspirasi masyarakat.

Menurutnya, dinamika kehidupan perkotaan yang semakin kompleks menuntut adanya regulasi yang lebih adaptif. Tidak hanya mengatur kewajiban masyarakat, tetapi juga harus memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

Anwar yang merupakan politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyebutkan, berbagai masukan masyarakat menghendaki agar aturan ketertiban umum memiliki kekuatan penerapan yang lebih efektif.

“Banyak aspirasi yang masuk agar Perda yang mengatur ketertiban dalam masyarakat ini memiliki daya jangkau dan kekuatan penerapan yang lebih baik. Karena itu, kami terus mendalami setiap substansi, terutama sejauh mana aspek penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi ini,” ungkap Anwar.

Ia menegaskan, pembentukan Ranperda tersebut bukan semata-mata mengganti atau memperbarui aturan sebelumnya. Lebih dari itu, regulasi baru diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas tanggung jawab pemerintah, sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Anwar menilai, sebuah peraturan tidak cukup hanya disusun dengan bahasa hukum yang baik. Hal terpenting adalah bagaimana aturan tersebut dapat dijalankan secara konsisten dan memberikan dampak nyata.

“Kita ingin aturan ini nantinya tidak hanya bagus secara normatif, tetapi juga bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Harus ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, serta bagaimana mekanisme penegakan ketentuannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi antara Pansus DPRD dan jajaran Pemko Batam agar materi Ranperda tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pansus berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh pasal dan substansi dinilai matang. Harapannya, regulasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga mampu memperkuat pelaksanaan ketertiban umum, menjaga ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Kota Batam.

Dengan penyempurnaan aturan tersebut, Batam diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih tegas, jelas, dan efektif dalam menghadapi berbagai persoalan ketertiban di tengah perkembangan kota yang semakin pesat. (Adv)