![]() |
| Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Komisi III terkait Parkir di bahu jalan. (1/4/2026) |
PELITAKOTA.com|BATAM – Komisi III DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas persoalan parkir karyawan PT Panasonic Industrial Devices Batam yang selama ini menuai keluhan karena memanfaatkan bahu jalan umum, Rabu (1/4/2026) siang.
Rapat dipimpin oleh anggota Komisi III, Ir. Suryanto, bersama Ketua Komisi III Muhammad Rudi, ST dan Wakil Ketua Arlon Veristo, serta dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut pihak manajemen PT Panasonic Industrial Devices Batam, perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Camat Batam Kota, serta Lurah Baloi Permai.
RDPU ini digelar sebagai upaya menghimpun masukan sekaligus mencari solusi atas permasalahan parkir yang dinilai mengganggu ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas di kawasan Jalan Raja Isa, Batam Center.
Ir. Suryanto menegaskan bahwa penggunaan bahu jalan sebagai area parkir karyawan telah berlangsung cukup lama dan menjadi keluhan berbagai pihak, baik karyawan maupun masyarakat umum. Selain berpotensi menimbulkan kemacetan, kondisi tersebut juga dinilai tidak menjamin keamanan kendaraan, khususnya sepeda motor milik karyawan.
“Kami mempertanyakan tanggung jawab perusahaan serta peran Dinas Perhubungan dalam memastikan ketersediaan fasilitas parkir yang layak bagi karyawan. Ini menyangkut hak dan kenyamanan pekerja sekaligus kepentingan pengguna jalan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, disepakati bahwa mulai Kamis (2/4/2026), seluruh kendaraan karyawan PT Panasonic Industrial Devices Batam tidak lagi diperbolehkan parkir di bahu jalan. Pihak manajemen perusahaan bersama Dishub Kota Batam sepakat untuk menyediakan dan memindahkan lokasi parkir ke area yang lebih representatif dan aman.
“Kesepakatannya jelas, mulai besok tidak ada lagi parkir di bahu jalan. Solusi parkir yang layak harus segera direalisasikan,” tegas Suryanto.
Melalui RDPU ini, Komisi III DPRD Kota Batam juga menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi yang komprehensif. Hal ini diharapkan dapat menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi para karyawan maupun masyarakat luas./Humas
