 |
| Pembangunan drainase di kawasan Jalan S. Parman, Sei Beduk, Batam, terlihat di lokasi tersebut mengalirkan air dengan permukaan berbusa saat hujan turu. Kondisi ini menjadi perhatian dan menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan karakteristik serta kualitas air yang masih dalam tahap penelitian di Laboratorium. (19/8/2026) |
PELITAKOTA.com | BATAM, Keberadaan instalasi pipa berdiameter besar yang ditemukan baru baru ini tertanam di jalur proyek drainase Jalan S. Parman, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, masih menyisakan pertanyaan serius. Pipa tersebut disebut masih aktif mengalirkan air, namun hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai siapa pemiliknya, untuk apa digunakan, serta apakah pemasangannya telah mengantongi seluruh perizinan yang dipersyaratkan.
Temuan ini bukan sekadar persoalan keberadaan sebuah pipa di bawah tanah. Jika benar instalasi tersebut berada di ruang publik atau jalur proyek pemerintah tanpa kejelasan legalitas, maka persoalannya menyentuh aspek tata ruang, perizinan, keselamatan infrastruktur, hingga potensi perlindungan lingkungan.
Hingga kini pertanyaan publik pun mengarah pada hal mendasar yakni, Siapa yang memasang, siapa yang menggunakan, dari mana sumber airnya, ke mana alirannya, dan atas dasar izin apa pipa tersebut berada di lokasi tersebut?
Temuan yang sebelumnya menghebohkan masyarakat itu telah dilaporkan oleh pihak yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sei Beduk kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Namun sampai berita ini dipublikasikan perkembangan penanganan maupun langkah konkret aparat penegak hukum terkait laporan tersebut belum diketahui secara terbuka.
Kondisi ini tentu membutuhkan penjelasan. Sebab, ketika sebuah instalasi yang tidak jelas identitas dan status hukumnya ditemukan di jalur infrastruktur publik, publik berhak memperoleh informasi yang terang, terutama jika instalasi tersebut masih aktif beroperasi.
Persoalan tersebut juga belum memperoleh titik terang dari tingkat kewilayahan. Karena, saat dikonfirmasi awak media, Camat Sei Beduk mengaku belum mendapatkan informasi terbaru mengenai keberadaan pipa tersebut.
“Saya belum update terkait hal itu, nanti saya cari tahu dulu ke lurah Duriangkang, karena saya tidak ikut turun ke lokasi saat itu,” ujar Camat Sei Beduk.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa informasi mengenai instalasi yang berada di wilayah administrasinya sendiri belum sepenuhnya terurai di tingkat pemerintahan kewilayahan. Padahal, keberadaan pipa tersebut telah menjadi perhatian publik dan bahkan sebelumnya telah mendapat peninjauan sejumlah pihak.
Salah satunya, Anggota DPRD Kota Batam dari Dapil tersebut, Jimmi Siburian, sebelumnya telah turun langsung ke lokasi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek drainase tetap berjalan sekaligus untuk melihat langsung keberadaan pipa yang hingga kini masih menjadi tanda tanya.
Tidak hanya DPRD, sejumlah instansi dan pihak terkait juga sempat melakukan peninjauan bersama. Di antaranya perwakilan PT Air Batam Hilir (ABH), Badan Pengusahaan (BP) Batam, pihak Kawasan Industri Batamindo dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam.
Dalam peninjauan tersebut diketahui sampel air telah diambil dari dua titik untuk dilakukan pengujian laboratorium. Pengujian itu penting untuk menjawab pertanyaan paling krusial: apakah air yang dialirkan melalui pipa tersebut merupakan air biasa atau mengandung zat pencemar maupun limbah tertentu.
“Harapan kita, dengan turunnya instansi terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH), semuanya dapat terjawab. Berdasarkan keterangan Ibu Lurah, hasil laboratorium akan keluar sekitar 14 hari ke depan,” ungkap Jimmi saat melakukan peninjauan.
Hasil uji laboratorium tersebut kini menjadi salah satu bagian penting untuk membuka fakta mengenai fungsi pipa dan karakteristik air yang dialirkan. Di sisi lain, keterlibatan pihak Kawasan Industri Batamindo dalam peninjauan lokasi justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Publik tentu berhak mengetahui dalam kapasitas apa pihak pengelola kawasan ikut melakukan peninjauan dan apakah keberadaan pipa tersebut memiliki hubungan dengan aktivitas di kawasan industri?
Pertanyaan itu bukan tuduhan. Namun, justru karena menyangkut instalasi yang berada di bawah tanah dan masih aktif mengalirkan air, diperlukan penjelasan faktual agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar.
Sampai saat ini, peran maupun keterkaitan pengelola kawasan dengan keberadaan pipa tersebut belum dijelaskan secara terbuka kepada publik. Upaya awak media untuk memperoleh konfirmasi resmi dengan mendatangi Wisma Batamindo secara berulang maupun ke Kantor DLH Kota Batam masih dilakukan guna memperoleh penjelasan resmi.
Secara prinsip, pemasangan jaringan utilitas bawah tanah di ruang publik tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Legalitasnya harus dapat ditelusuri melalui dokumen perizinan dan persetujuan teknis dari instansi yang berwenang. Karena itu, sejumlah pertanyaan penting patut dijawab pemerintah dan pihak yang berkepentingan, antara lain:
Apakah pipa tersebut tercatat dalam dokumen perizinan?
Siapa pemegang izin atau pemilik instalasinya?
Untuk kepentingan apa pipa tersebut digunakan?
Apakah jalur pemasangannya telah memperoleh persetujuan teknis?
Apakah keberadaannya sesuai dengan tata ruang dan tidak mengganggu?
Dan yang paling penting, apakah air yang dialirkan melalui pipa tersebut memenuhi baku mutu lingkungan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya tidak berhenti pada pernyataan bahwa “masih dalam proses pengecekan”. Masyarakat membutuhkan transparansi berbasis dokumen dan hasil pemeriksaan resmi. Jika ternyata pipa tersebut memiliki pemilik dan legalitas yang lengkap, maka persoalannya semestinya dapat dijelaskan secara sederhana kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan dokumen perizinan atau persetujuan teknis yang mendasari pemasangannya, maka pemerintah dan APH perlu menelusuri bagaimana instalasi sebesar itu dapat terpasang dan beroperasi tanpa diketahui secara jelas oleh pihak berwenang.
Lebih jauh lagi, apabila hasil laboratorium menemukan adanya kandungan pencemar yang melampaui baku mutu, persoalannya akan meningkat dari sekadar persoalan utilitas menjadi dugaan pelanggaran lingkungan yang harus ditangani sesuai ketentuan hukum.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain mengatur ketentuan pidana terkait perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan. Namun, penerapan pasal pidana tentu harus menunggu hasil pemeriksaan, pembuktian dan proses hukum yang sah.
Terkait temuan Pipa yang diduga Ilegal ini, perhatian masyarakat tertuju kepada DLH Kota Batam, BP Batam, pemerintah daerah, pengelola kawasan serta Kejari Batam. Diharapkan, hasil laboratorium harus dibuka secara transparan apabila telah tersedia. Status kepemilikan pipa juga perlu dijelaskan. Demikian pula dokumen perizinan, fungsi instalasi, jalur pemasangan dan pihak yang bertanggung jawab atas operasionalnya.
Sebab, pertanyaan masyarakat sederhana: kalau pipa itu legal, siapa pemiliknya? Kalau berizin, mana izinnya? Dan jika tidak berizin, mengapa bisa terpasang serta tetap aktif mengalirkan air? Dan langkah hukum apa yang telah disiapkan?
Publik Sei Beduk kini menunggu jawaban yang terang. Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memastikan bahwa setiap infrastruktur yang berada di ruang publik Batam memiliki dasar hukum yang jelas, tidak mengganggu fasilitas umum, dan tidak menjadi saluran yang berpotensi mencemari lingkungan. Pipa tersebut mungkin hanya benda mati. Tetapi siapa yang memasangnya, siapa yang menggunakannya, dan apa yang dialirkannya adalah persoalan hidup yang menyangkut kepentingan masyarakat. (Tpg)
